Rodrigo Duterte ICC , Mantan Presiden Filipina, kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melanjutkan penyelidikan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang melawan narkoba yang ia canangkan saat menjabat. Kebijakan Duterte yang dikenal tegas dan tanpa kompromi menyebabkan ribuan kematian, sebagian besar terjadi tanpa proses hukum yang jelas. Hal ini memicu kritik luas dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia.
Meski Filipina telah menarik diri dari ICC, penyelidikan tetap berjalan karena dugaan pelanggaran terjadi sebelum keluarnya negara tersebut dari keanggotaan. Kasus ini berpotensi membawa Duterte ke pengadilan internasional jika ICC menemukan cukup bukti untuk menerbitkan surat perintah penangkapan.
Penyelidikan Terhadap Rodrigo Duterte ICC
Sejak dilantik sebagai Presiden Filipina pada 2016, Duterte meluncurkan perang melawan narkoba yang disebutnya sebagai langkah untuk membersihkan negara dari kejahatan. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini diklaim menyebabkan ribuan eksekusi di luar proses hukum oleh aparat keamanan.
Pada 2018, ICC memulai penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam kebijakan tersebut. Namun, Duterte merespons dengan menarik Filipina dari ICC, menolak yurisdiksi pengadilan internasional tersebut atas dirinya. Meski demikian, ICC tetap melanjutkan investigasi, dengan alasan bahwa kejahatan yang diduga dilakukan terjadi sebelum Filipina keluar dari keanggotaan pada 2019.
Pada 2021, ICC mengumumkan rencana untuk melakukan penyelidikan penuh, tetapi Filipina menolak memberikan akses bagi jaksa ICC untuk mengumpulkan bukti di dalam negeri. Duterte dan para pendukungnya berulang kali menyatakan bahwa tindakan mereka sah dalam upaya menjaga keamanan negara.
Reaksi Pemerintah Filipina tentang berita Rodrigo Duterte ICC
Di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr., Filipina tetap menolak bekerja sama dengan ICC. Marcos Jr. menegaskan bahwa sistem hukum Filipina cukup mampu menangani kasus-kasus di dalam negeri tanpa campur tangan pengadilan internasional.
Putri Duterte, Sara Duterte, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, turut membela ayahnya. Ia menilai tuduhan terhadap Duterte adalah bagian dari agenda politik yang ingin menjatuhkan nama baik keluarganya. Sejumlah sekutu Duterte bahkan menganggap penyelidikan ini sebagai campur tangan asing yang bertentangan dengan kedaulatan Filipina.
Namun, di sisi lain, banyak organisasi HAM dan keluarga korban yang mendukung langkah ICC. Mereka berharap keadilan dapat ditegakkan bagi ribuan korban yang kehilangan nyawa akibat kebijakan perang narkoba.
Apakah Duterte Bisa Ditangkap?
Meski Duterte tidak lagi menjabat sebagai presiden, ia masih memiliki pengaruh politik yang kuat di Filipina. Jika ICC menemukan cukup bukti, pengadilan bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadapnya.
Namun, karena Filipina bukan lagi anggota ICC, Duterte tidak bisa ditangkap di dalam negeri kecuali pemerintah Filipina bersedia menyerahkannya. Penangkapan hanya mungkin terjadi jika Duterte bepergian ke negara yang merupakan anggota ICC dan bersedia mengeksekusi perintah tersebut.
Sejumlah pemimpin dunia yang pernah menjadi target ICC, seperti mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir, berhasil menghindari penangkapan dengan membatasi perjalanan ke luar negeri. Hal yang sama mungkin dilakukan Duterte untuk menghindari kemungkinan ditahan di luar negeri.
Bagaimana Langkah ICC Selanjutnya?
ICC akan terus mengumpulkan bukti dan mendengarkan kesaksian dari keluarga korban serta saksi mata. Jika kasus ini berlanjut, maka persidangan dapat digelar, dan Duterte harus membela diri di hadapan pengadilan internasional.
Namun, tanpa dukungan dari pemerintah Filipina, penyelidikan bisa terhambat. ICC perlu mencari cara untuk mendapatkan kerja sama dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan Filipina.
Kesimpulan
Rodrigo Duterte kini menghadapi salah satu tantangan hukum terbesar dalam karier politiknya. Meski Filipina telah menarik diri dari ICC, pengadilan tetap melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan yang terjadi dalam perang narkoba. Jika cukup bukti ditemukan, Duterte bisa menghadapi tuntutan di pengadilan internasional.
Di sisi lain, pemerintah Filipina tetap menolak bekerja sama dengan ICC, dan dukungan dari para pendukung setia Duterte masih kuat. Bagaimana kasus ini berkembang akan bergantung pada langkah ICC selanjutnya dan respons dari komunitas internasional terhadap upaya menegakkan keadilan bagi para korban.
