Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol dimakzulkan, membuat geger dunia politik internasional. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Yoon menjadi preseden penting dalam sejarah politik Negeri Ginseng. Lantas, bagaimana kronologi pemakzulan ini terjadi?
Yoon Suk Yeol dimakzulkan Awal Mula Ketegangan Politik di Korea Selatan
Ketegangan mulai meningkat saat pemerintahan Yoon Suk Yeol mengeluarkan kebijakan darurat militer pada akhir 2024, menyusul unjuk rasa besar-besaran yang dipicu oleh kenaikan pajak dan isu pengangguran. Langkah represif tersebut dinilai berlebihan dan melanggar konstitusi.
Banyak pihak, termasuk anggota parlemen dari partainya sendiri, menilai Yoon telah menyalahgunakan kekuasaan. Situasi semakin rumit ketika beberapa tindakan represif aparat terekam dan viral di media sosial, memancing protes dari masyarakat sipil dan LSM.
Proses Yoon Suk Yeol dimakzulkan Berjalan Cepat
Setelah tekanan publik meningkat, parlemen Korea Selatan akhirnya mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol pada Januari 2025. Dengan suara mayoritas, mosi ini diloloskan dan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.
Dalam waktu kurang dari dua bulan, Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan maraton. Mereka menilai bukti-bukti penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran HAM selama masa darurat militer. Pada 18 Maret 2025, Mahkamah secara resmi memutuskan bahwa Yoon tidak lagi layak menjabat sebagai presiden.
Reaksi Publik dan Internasional
Keputusan ini memicu berbagai reaksi. Pendukung Yoon menggelar aksi protes di depan gedung Mahkamah Konstitusi, menuding keputusan ini bermuatan politik. Sebaliknya, kelompok oposisi dan aktivis HAM menyambutnya dengan suka cita, menyebut ini sebagai kemenangan demokrasi.
Negara-negara sahabat seperti Jepang dan Amerika Serikat menyatakan harapan agar proses transisi pemerintahan berjalan damai. China menyebut keputusan ini sebagai urusan dalam negeri Korea yang perlu dihormati oleh semua pihak.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Setelah Yoon Suk Yeol dimakzulkan, Wakil Presiden mengambil alih jabatan untuk sementara waktu hingga pemilu presiden luar biasa digelar dalam waktu 60 hari. Banyak pihak mulai berspekulasi tentang siapa calon kuat yang akan menggantikan Yoon.
Sementara itu, Yoon sendiri belum memberikan pernyataan resmi pasca-putusan, namun pengacaranya mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.
