Prabowo Gelar Rapat Penerimaan Negara, Bahas Pajak hingga Administrasi
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat khusus membahas penerimaan negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa rapat ini berfokus pada strategi peningkatan rasio perpajakan serta perbaikan administrasi pajak.
“Kami membahas bagaimana cara meningkatkan tax ratio dan memperbaiki administrasi perpajakan,” ujar Sri Mulyani setelah rapat.
Baca juga: Shella Saukia Laporkan Nikita Mirzani atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak
Saat ditanya lebih lanjut mengenai langkah konkret dalam meningkatkan rasio perpajakan, Sri Mulyani hanya menjawab singkat bahwa ada beberapa langkah yang sedang diupayakan.
Selain itu, ia juga dikonfirmasi mengenai kemungkinan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai strategi baru dalam meningkatkan penerimaan. Namun, Sri Mulyani memilih untuk tidak memberikan komentar mengenai hal tersebut.
Penurunan Penerimaan Pajak
Data terbaru menunjukkan bahwa pendapatan negara hingga Februari 2025 telah mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN. Pendapatan ini berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Namun, penerimaan pajak masih mengalami penurunan signifikan. Hingga Februari 2025, penerimaan pajak tercatat Rp 187,8 triliun, turun 30,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 269,02 triliun. Pada Januari 2025, penerimaan pajak bahkan turun hingga 41,86%, hanya mencapai Rp 88,89 triliun dibandingkan Rp 152,89 triliun pada Januari tahun sebelumnya.
Penurunan ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mencapai target penerimaan negara tahun ini. Oleh karena itu, rapat ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk mengatasi tantangan fiskal yang ada.
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai kebijakan baru yang akan diterapkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, pemerintah terus berupaya mencari solusi agar target APBN tetap tercapai.
